Penyerapan APBN-P 2016 Hingga Akhir Tahun 93%

Penyerapan APBN-P 2016 Hingga Akhir Tahun 93%

Berita SelebPro - Sri Mulyani Indrawati,
Menteri Keuangan menyambangi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta. Sri Mulyani datang untuk memastikan pencairan anggaran APBN berjalan optimal hingga tutup tahun 2016.

Usai mengecek kegiatan di KPPN Jakarta, Sri Mulyani menjelaskan soal realisasi pencairan anggaran APBN-P 2016  Menjelang tahun ini. Dari laporan KPPN Jakarta, kantor wilayah Jakarta mencairkan 80% anggaran pada APBN. Dan saat ini posisi pencairannya mencapai 85% dan diperkirakan hingga akhir tahun mencapai 90 sampai 93% penyerapannya," terang Sri Mulyani di KPPN Jakarta.

Sri Mulyani menambahkan, KPPN Jakarta bekerja sampai pukul 21.00 WIB dan back office bekerja hingga pukul 02.00 WIB. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan kegiatan ini dilakukan di seluruh kantor KPPN di Indonesia.

"Sampai tanggal 31 nanti akan ada kenaikan aktivitas yang dilakukan oleh semua satuan kerja untuk pencairan anggaran dari seluruh komitmen dan kontrak yang dilakukan," kata Sri Mulyani

"Sampai hari ini aktivitas sampai jam 9 malam, dan kadang mereka (petugas) sampai jam 2 pagi bahkan sampai nginap untuk melayani satuan kerja," pungkasnya.

Walaupun di KPPN Jakarta tampak ramai kegiatan pencairan dana, namun Sri Mulyani mengatakan, pencairan dana di akhir tahun ini tidak seramai tahun lalu. Jumlah pencairan yang tidak sebanyak tahun lalu ini, kata dia, karena adanya pentahapan pembayaran yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan .

"Tahap pembayaran kan dilakukan selama 4 bulan, September, Oktober, November, dan Desember. Nah tahap tertingginya memang terjadi diakhir tahun, tapi tidak setinggi seperti akhir tahun lalu dan itu menunjukkan suatu kerja yang bagus,"

Meski pencairan secara bertahap, namun Sri Mulyani, tetap meminta kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memperbaiki dan mengevaluasi proses pembayaran saat ini. Ia meminta kepada Ditjen Perbendaharaan untuk menggunakan sistem online.

Sebab, kata dia, saat ini masih ada beberapa satuan kerja yang mengeluhkan lambatnya proses pencairan dana APBN tersebut.

"Semua sistem harus online, hitung-hitung mengurangi penggunaan banyak kertas, dan bisa lebih efisien," kata dia.

"Masih ada keluhan dari satuan kerja, mereka bilang sudah melakukan sejumlah prosedur tapi kok pembayaran tidak cepat. Maka kita akan coba teliti. Saya minta Ditjen Perbendaharaan untuk membuat monitoring dan penilaian terhadap satuan kerja, sehingga mereka lebih responsif, dan tidak ada lagi komplain pembayaran yang terasa lambat, saya minta mereka melakukan inovasi," tuturnya